🥉 Judul Skripsi Hukum Tentang Desa Excuse for that I interfere � I understand this question. It is possible to discuss. Write here or in PM.

HALAMANJUDUL PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET DESA (Studi Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua, 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2 perangkat desa. Desa juga merupakan suatu tempat Home » Skripsi » 14++ Contoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Di Desa Contoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Di Desa - Jika anda sedang mencari contoh skripsi atau mencari contoh judul judul skripsi ilmu pemerintahan di situs ini tersedia berbagai contoh judul yang bisa. Untuk mendapatkan daftar lengkap contoh skripsi lengkap. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten judul skripsi ilmu pemerintahan di desa. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli DaerahStudi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Peran Pemerintah Dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa Studi di Kabupaten Malang dan Desa Landungsari Disetujui Untuk Diuji Dihadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi Malang adalah jasa pembuatan skripsi Administrasi Publik Malang. Kumpulan Judul Skripsi Akuntansi Perpajakan Update Tahun Ini From Contoh makalah beserta rumusan masalahnya Contoh latar belakang proposal skripsi teknik informatika Contoh makalah jurnal internasional Contoh makalah agama islam kelas 10 Ilmu ini berorientasi akademis teori dan riset. Untuk mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan. Disarikan dari berbagai sumber Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahanfenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Contoh yang diberikan dalam tulisan ini adalah contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan yang mencangkup pada Ilmu Pemerintahan Desa Pelayanan Publik dan lain sebaginya. Skripsi Ilmu Sosial Kode SM. Kumpulan Judul Contoh Skripsi Ilmu hidayati nim. Skripsi Malang adalah jasa pembuatan skripsi Ilmu Politik Malang. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sikka. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Lahir di Florence Italia 3 Mei 1469 meninggal di Florence Italia 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. 28 Ilmu Sosial yang secara umum mempelajari segala aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat memiliki berbagai disiplin ilmu seperti antropologi ekonomi geografi sosiologi sejarah dan lain sebaginya. Source Contoh yang diberikan dalam tulisan ini adalah contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan yang mencangkup pada Ilmu Pemerintahan Desa Pelayanan Publik dan lain sebaginya. Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Proposal skripsi ilmu pemerintahan angkatan 2010 bab i. 32 tahun 2004 terdapat total 240 pasal yang mengatur tentang pemerintahan desa dan terdapat perubahan diantaranya mengganti masa jabatan Kepala desa dari 10 tahun menjadi 6 tahun. Source Skripsi analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk studi tentang peranan dan fungsi bkbpp kode. Contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan Kami menyediakan contoh skripsi ilmu pemerintahan untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Sosial dan Politik dengan spesialisasi Studi Ilmu Pemerintahan. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Judul Skripsi. Source Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Lahir di Florence Italia 3 Mei 1469 meninggal di Florence Italia 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN. 8 Dan pada masa sekarang ini Undang-Undang pemerintahan daerah di atur dalam. Source Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Di bawah ini kami menyediakan refrensi Judul Contoh Skripsi Ilmu Sosial dengan berbagai studi kasus yang terbaru mulai dari program raskin partisipasi pejabat. Proposal skripsi ilmu pemerintahan angkatan 2010 bab i. 28 Ilmu Sosial yang secara umum mempelajari segala aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat memiliki berbagai disiplin ilmu seperti antropologi ekonomi geografi sosiologi sejarah dan lain sebaginya. Source Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Publik Terbaik. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona. Nurul hidayati nim. Source Skripsi analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk studi tentang peranan dan fungsi bkbpp kode. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. Download Skripsi Ilmu Pemerintahan Download Skripsi Ilmu Pemerintahan. 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Ilmu Pemerintahan Fakultas. Source Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Publik Terbaik. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli DaerahStudi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE. Proposal skripsi ilmu pemerintahan angkatan 2010 bab i. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Source Skripsi Ilmu Sosial Kode SM. Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelangdalam Mengembangkan Obyek Wisata Guna Menunjang Pendapatan Asli DaerahStudi Kasus Kantor Pariwisata Kabupaten Magelang PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUNGLUR KECAMATAN PARE. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Judul Skripsi. Source Skripsi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan. Kumpulan Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan. Jika anda sedang mencari contoh skripsi atau mencari contoh judul judul skripsi ilmu pemerintahan di situs ini tersedia berbagai contoh judul yang bisa. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sikka. Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. Source Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Nurul hidayati nim. Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. SKRIPSI ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN Download Skripsi Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Di dalam UU No. Source Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN. 38 Referensi Skripsi Ilmu Pemerintahan Terlengkap Memilih judul untuk Skripsi atau tugas akhir memang bukan perkara mudah. Anda harus memastikan judul tersebut mampu untuk anda lakukan dan dapat diterima oleh dosen. Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona. Source 12221068 program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponorogo 2016. Disarikan dari berbagai sumber Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahanfenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Politik Terbaik. Skripsi analisis peran pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk studi tentang peranan dan fungsi bkbpp kode. Ilmu ini berorientasi akademis teori dan riset. Source Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. Ilmu ini berorientasi akademis teori dan riset. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sikka. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata. Source Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 jasa skripsi terpercaya jasa pembuatan skripsi terpercaya jasa bantu skripsi jasa skripsi tangsel jasa skripsi usu paraphrase skripsi turnitin skripsi Referensi Judul Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Publik Terbaik. Lahir di Florence Italia 3 Mei 1469 meninggal di Florence Italia 21 Juni 1527 pada umur 58 tahun adalah diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Skripsi Malang adalah jasa pembuatan skripsi Administrasi Publik Malang. Source Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Contoh Skripsi Ilmu Politik Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu Pemerintahan Fakultas. Skripsi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan. Kumpulan Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan. Source SKRIPSI ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN Download Skripsi Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Di dalam UU No. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Contoh yang diberikan dalam tulisan ini adalah contoh Skripsi Ilmu Pemerintahan yang mencangkup pada Ilmu Pemerintahan Desa Pelayanan Publik dan lain sebaginya. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata. Source Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di. Di dalam UU No. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Angkona. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Source Download Referensi Skripsi Semua Jurusan. Skripsi analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015 di susun untuk memenuhi tugas akhir oleh. Bagi kamu yang sudah atau akan mengambil skripsi dan merasa tidak berdaya dengan pembuatan judul skripsi. Maka sudah saatnya kamu menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel 100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Politik Terbaik. Peran Pemerintah Dalam Urusan Pengelolaan Dana Desa Studi di Kabupaten Malang dan Desa Landungsari Disetujui Untuk Diuji Dihadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. This site is an open community for users to do sharing their favorite wallpapers on the internet, all images or pictures in this website are for personal wallpaper use only, it is stricly prohibited to use this wallpaper for commercial purposes, if you are the author and find this image is shared without your permission, please kindly raise a DMCA report to Us. If you find this site adventageous, please support us by sharing this posts to your preference social media accounts like Facebook, Instagram and so on or you can also save this blog page with the title contoh judul skripsi ilmu pemerintahan di desa by using Ctrl + D for devices a laptop with a Windows operating system or Command + D for laptops with an Apple operating system. If you use a smartphone, you can also use the drawer menu of the browser you are using. Whether it’s a Windows, Mac, iOS or Android operating system, you will still be able to bookmark this website. Setelahsaya berikan judul skripsi tentang hukum negara normatif, selanjutnya judul yang berkaitan tentang desa. Berikut ini kumpulan judul skripsi hukum tata negara tentang desa yang menarik untuk digunakan: Pengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa di Kec. A, Kec. AB, Kec. D, Kabupaten Bojonegoro. Sosiologi Info - Lagi cari judul skripsi ilmu pemerintahan tentang dana desa ? Nah kamu bisa coba baca beberapa contoh berikut ini. Yang bisa kamu jadikan referensi dan rujukan bacaan relevan untuk membahas tentang dana desa tersebut, yuk Tentang Dana Desa Pembahasan topik yang berkaitan dengan dana desa memang menjadi menarik untuk dilakukan kajian dan berbagai pendekatan keilmuaan. Misalnya bisa saja menganalisanya dengan menggunakan pendekatan ilmu banyak kajian yang bisa dilakukan mahasiswa semester akhir yang ingin menyelesaikan tugas fenomena sosial tentang dana desa bisa dikaji dengan perspektif ilmu pemerintah yang tentunya akan relevan terhadap masalah di desa tersebut. Nah bagi yang ingin tertarik mengkaji dan membuat skripsi tentang dana desa, kamu bisa baca beberapa referensi beserta contohnya dibawah Judul Skripsi Ilmu PemerintahanAda beberapa judul skripsi yang bisa teman teman lihat untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan bacaan, terkait dengan dana desa, yaitu 1. Judul Skripsi Pengelolaan Dana Desa DD di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016Penulis oleh Elma JulitaJOM FISIP Vol 5 Edisi I Januari - Juni 20182. Judul Skripsi Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016Penulis oleh Adri PeldiJOM FISIP Vol 5 No 1 - April 20183. Judul Skripsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2017Penulis oleh Satrio Astar PutraJOM FISIP Vol 6 Edisi I Januari - Juni 20194. Judul Skripsi Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Desa ADD di Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018Penulis oleh Ari Agus PratamaJOM FISIP Vol 6 Edisi II Juli- Desember 20195. Judul Skripsi Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemerdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2016-2017Penulis oleh BendriantoJOM FISIP Vol 6 Edisi II Juli- Desember 20196. Judul Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Tengah Studi Alokasi Dana Desa di Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2016Penulis oleh Alfa YeniJOM FISIP Vol 5 No I - April 20187. Judul Skripsi Akselerasi Penyaluran Dana Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2018Penulis oleh Nur Aini JOM FISIP Vol 6 Edisi I Januari - Juni 20218. Judul Skripsi Kapasitas Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Bersumber Dana Desa di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2018Penulis oleh Taupiq Gandhi MahatmaJOM FISIP Vol 8 Edisi I Januari - Juni 2021Nah itulah sekilas penjelasan dan pembahasan tentang topik Ada 8 Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Tentang Dana Desa, Referensi

TINJAUANHUKUM ATAS KEGIATAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA BAH JOGA KEC. JAWA MARAJA BAH JAMBI . SKRIPSI . Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum . Oleh: NIDA FAUZIYYAH AFIFAH NIM: 160200150 . DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM AGRARIA . FAKULTAS HUKUM

Bagi kamu yang sedang mencari Contoh Judul Skripsi Hukum Tentang Desa, silahkan simak artikel ini sampai habis yah! 100+ Contoh Judul Skripsi Hukum Tentang Desa Terbaru 2023Tinjauan Pustaka Dan Kerangka TeoritisMetodologi PenelitianAnalisis Data Dan Hasil PenelitianStudi Kasus1. Metode Penelitian2. Hasil Penelitian3. KesimpulanEtika PenelitianKesimpulan Berikut ini beberapa Contoh Judul Skripsi Hukum Tentang Desa Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Konflik Agraria Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Analisis Legalitas Penunjukan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Produk Industri Kreatif di Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Lingkungan Penerapan Sistem Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Infrastruktur di Desa Peran Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Desa Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Migran di Desa Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dalam Pemerintahan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak di Desa Implementasi Sistem Pengawasan Internal dalam Pengelolaan Keuangan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif Desa Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Desa Adat Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Penyandang Disabilitas di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Agraria Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Petani di Desa Implementasi Sistem Pengawasan Eksternal dalam Pengelolaan Keuangan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Pertambangan Peran Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Konsumen di Desa Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Pemerintahan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Konteks Pendidikan di Desa Implementasi Prinsip Responsif Gender dalam Pemerintahan Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Perikanan Peran Hukum dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Ketenagakerjaan di Desa Implementasi Sistem Akuntansi Desa Berbasis Teknologi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Produk Lokal di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Pertanian Peran Hukum dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pengguna Jasa di Desa Implementasi Sistem Pengawasan Independen dalam Pengelolaan Keuangan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Produk Olahan Lokal di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Energi Peran Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pelaku Usaha di Desa Implementasi Sistem Pemeriksaan Internal dalam Pengelolaan Keuangan Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Produk Kreatif di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Perkebunan Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Konsumen dalam Produk Pertanian di Desa Implementasi Sistem Pengawasan Independen dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Produk Pertanian di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Desa Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dalam Perspektif Hukum Kehutanan Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Implementasi UU Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa Peningkatan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Keputusan Publik Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Analisis Sistem Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Produk UMKM Desa Implementasi UU Desa dalam Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan di Desa Analisis Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perlindungan Hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa yang Bermasalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Peningkatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Desa Implementasi UU Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Bersih dan Berwibawa Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Fasilitas Publik di Desa Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Analisis Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Lahan di Desa Analisis Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Pengembangan Model Usaha Mikro di Desa sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Desa Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Anak di Desa Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Desa Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Desa Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Kreatif Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha Pertanian di Desa Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Desa Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha Kecil dan Menengah di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha Industri Kreatif di Desa Pengaruh Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Desa Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Air Bersih di Desa Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha Perikanan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan E-Commerce di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha Perkebunan di Desa Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Potensi Peternakan di Desa Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha Peternakan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Desa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Usaha Pertambangan di Desa Analisis Yuridis tentang Implementasi Pemerintahan Desa di Indonesia Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Perlindungan Hak Masyarakat Desa dalam Hukum Agraria Nasional Analisis Yuridis tentang Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Konflik Agraria antara Masyarakat Desa dan Korporasi Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Analisis Yuridis tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Desa dalam Hukum Nasional Analisis Yuridis tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Desa Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Otonomi Desa di Indonesia Perlindungan Hak Anak dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Korupsi di Desa Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hutan di Desa Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Analisis Yuridis tentang Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan di Desa Perlindungan Hak Buruh Migran dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Peran Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Desa Analisis Yuridis tentang Implementasi Program Padat Karya Tunai di Desa Perlindungan Hak Konsumen dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Analisis Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Perdata di Desa Perlindungan Hak Warga Negara Asing dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Desa Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Indonesia Perlindungan Hak Hewan dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Penerapan Sistem Kearsipan di Desa Analisis Yuridis tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sistem Online Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Penanganan Konflik Agraria di Desa Peran Lembaga Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Analisis Yuridis tentang Implementasi Peraturan Desa tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Kejahatan di Desa Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Program Desa Wisata di Indonesia Perlindungan Hak-hak Korban Kekerasan Seksual dalam Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Analisis Yuridis tentang Pengelolaan Sampah di Desa Perlindungan Hak Anak Dalam Hal Pendidikan di Masyarakat Desa di Indonesia Analisis Yuridis tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa di Indonesia Baca Juga Contoh Resensi Buku Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teoritis Tinjauan pustaka dan kerangka teoritis merupakan bagian penting dalam skripsi hukum tentang desa. Pada tahap ini, mahasiswa perlu mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian mereka dan mengidentifikasi kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka dan kerangka teoritis juga dapat membantu mahasiswa untuk memformulasikan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Dalam tinjauan pustaka, mahasiswa dapat mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum desa, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa, Peraturan Daerah tentang Desa, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan desa. Selain itu, mahasiswa juga perlu mempelajari teori-teori hukum yang relevan, seperti teori keadilan, teori normatif, dan teori kritis. Setelah melakukan tinjauan pustaka, mahasiswa perlu membangun kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. Kerangka teoritis ini dapat mencakup berbagai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, teori manajemen sumber daya manusia di desa, dan teori kebijakan publik terkait desa. Dalam kerangka teoritis, mahasiswa perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti pemahaman terhadap konsep desa, peran desa dalam pemerintahan, kebijakan pemerintah terkait desa, dan implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa. Kerangka teoritis juga dapat membantu mahasiswa untuk memahami secara lebih dalam mengenai peran hukum dalam pengelolaan desa. Dengan melakukan tinjauan pustaka dan membangun kerangka teoritis yang tepat, mahasiswa dapat menentukan fokus penelitian mereka dan mengidentifikasi metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis juga dapat membantu mahasiswa dalam melakukan analisis data dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan tepat. Kesimpulannya, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis merupakan bagian penting dalam skripsi hukum tentang desa. Dalam tahap ini, mahasiswa perlu mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian mereka dan membangun kerangka teoritis yang tepat untuk mengarahkan penelitian mereka. Dengan melakukan tinjauan pustaka dan membangun kerangka teoritis yang tepat, mahasiswa dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum desa. Metodologi Penelitian Metodologi penelitian dalam skripsi hukum tentang desa sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan benar dan valid. Dalam metodologi penelitian, penulis harus memperjelas tujuan penelitian, metode yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan dilakukan. Metode penelitian yang biasa digunakan dalam skripsi hukum tentang desa antara lain adalah metode penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Metode penelitian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain itu, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dapat berupa analisis deskriptif, analisis komparatif, atau analisis kausal. Penulis juga harus mempertimbangkan etika penelitian, yaitu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan etika yang baik dan tidak merugikan subjek penelitian. Dengan menggunakan metodologi penelitian yang tepat, diharapkan penulis dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi positif pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum desa. Analisis Data Dan Hasil Penelitian Setelah data terkumpul, maka tugas selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh agar dapat dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan dan rekomendasi. Dalam skripsi hukum tentang desa, analisis data yang tepat dan akurat sangat penting untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid dan dapat diandalkan. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis data dan hasil penelitian. Menjelaskan karakteristik desa yang diteliti Pada bagian awal analisis data, penting untuk menjelaskan karakteristik desa yang menjadi objek penelitian. Hal ini meliputi letak geografis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Dengan demikian, pembaca dapat memahami latar belakang penelitian dan konteks tempat penelitian dilakukan. Menggunakan metode analisis yang tepat Dalam melakukan analisis data, penting untuk menggunakan metode analisis yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang umum digunakan dalam skripsi hukum tentang desa adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kualitatif, data dianalisis secara deskriptif dengan cara menggambarkan data dengan kata-kata. Sedangkan dalam metode kuantitatif, data dianalisis dengan menggunakan angka dan statistik. Membuat tabel dan grafik Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil analisis data, penting untuk membuat tabel dan grafik yang menunjukkan hasil analisis data secara visual. Tabel dan grafik dapat membantu pembaca memahami pola-pola yang muncul dari data yang dianalisis. Menjelaskan temuan penelitian Hasil analisis data harus dijelaskan dengan baik, terutama mengenai temuan-temuan penting yang ditemukan dalam penelitian. Temuan-temuan ini harus dijelaskan secara detail dan dikaitkan dengan tujuan penelitian. Memberikan interpretasi hasil penelitian Selain menjelaskan temuan-temuan penelitian, penting juga untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian. Interpretasi ini dapat menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang sudah ada, serta memberikan penjelasan mengapa temuan-temuan tersebut penting dalam konteks penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan analisis data dan hasil penelitian, perlu diingat bahwa keakuratan dan keandalan hasil penelitian sangat penting. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan metode analisis yang tepat dan menjaga integritas data agar hasil penelitian yang diperoleh dapat diandalkan. Studi Kasus Studi Kasus Analisis Peran Desa dalam Penerapan Hukum di Indonesia Sebagai sebuah institusi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peran penting dalam penerapan hukum di Indonesia. Dalam studi kasus ini, peneliti melakukan analisis terhadap peran desa dalam penerapan hukum di Indonesia, dengan fokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dan sengketa tanah. 1. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh desa, aparat desa, dan masyarakat setempat, serta melalui analisis dokumen-dokumen terkait dengan kasus-kasus yang diambil sebagai sampel penelitian. 2. Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran desa dalam penerapan hukum di Indonesia cukup signifikan, terutama dalam hal penanganan sengketa tanah dan tindak pidana yang terjadi di wilayah desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum serta kurangnya dukungan dari pihak berwenang. 3. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran desa dalam penerapan hukum di Indonesia cukup penting dan strategis. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian dan dukungan yang cukup terhadap desa sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa dan tindak pidana yang terjadi di wilayah desa. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum bagi tokoh-tokoh desa dan aparat desa juga perlu diperhatikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas peran desa dalam penerapan hukum. Etika Penelitian Dalam melakukan penelitian skripsi hukum tentang desa, penting bagi mahasiswa untuk memperhatikan etika penelitian yang baik. Etika penelitian adalah serangkaian nilai dan prinsip yang harus dipatuhi oleh peneliti untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga etika penelitian dalam skripsi hukum tentang desa Privasi dan Kerahasiaan Mahasiswa harus memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan dan analisis yang mereka lakukan tidak mengungkapkan informasi yang merugikan subjek penelitian atau melanggar privasi mereka. Mahasiswa harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian dan data yang diperoleh dari mereka. Kepatuhan Hukum Mahasiswa harus memastikan bahwa penelitian mereka dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, jika penelitian melibatkan pengumpulan data dari sumber publik, mahasiswa harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak cipta atau hak privasi. Integritas dan Kejujuran Mahasiswa harus memastikan bahwa penelitian mereka dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Data yang diperoleh harus diperiksa dan divalidasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan. Mahasiswa juga harus menghindari melakukan manipulasi data atau penipuan dalam penelitian mereka. Persetujuan dan Informed Consent Mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari subjek penelitian sebelum memulai penelitian. Subjek penelitian harus diberikan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan metode penelitian, serta hak mereka untuk menolak atau mundur dari penelitian. Mahasiswa harus memastikan bahwa subjek penelitian memberikan informed consent sebelum dilibatkan dalam penelitian. Pelaporan Hasil yang Akurat dan Jujur Mahasiswa harus memastikan bahwa hasil penelitian yang dilaporkan akurat dan jujur. Data dan analisis harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Mahasiswa juga harus memastikan bahwa hasil penelitian mereka tidak dimanipulasi atau disajikan dengan cara yang menyesatkan. Dalam menjalankan penelitian skripsi hukum tentang desa, mahasiswa harus memperhatikan etika penelitian yang baik dan memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kesimpulan Berdasarkan beberapa contoh judul skripsi hukum tentang desa yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang hukum desa memiliki peran penting dalam mengidentifikasi permasalahan hukum di tingkat desa dan memberikan solusi atau rekomendasi yang tepat. Selain itu, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis yang baik dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep dan teori hukum desa yang relevan dengan topik penelitian mereka. Penentuan metodologi penelitian yang tepat juga merupakan hal yang penting untuk menjamin keakuratan dan keabsahan hasil penelitian. Selain itu, implementasi etika penelitian yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara etis dan tidak merugikan pihak manapun. Melalui studi kasus yang mendalam, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum desa dan memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan ilmu hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian tentang hukum desa memiliki potensi besar untuk memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat desa dan pengembangan hukum di Indonesia. ublikasitelah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa". Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004: penelitian tentang "Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura ^{Sosiologi Info - Lagi bingung cari judul skripsi ilmu pemerintahan tentang desa, beserta contohnya yang berkaitan tentang kamu bisa coba membaca beberapa contoh terbaru judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian di desa, yuk Banyak Hal Menarik di DesaMahasiswa akhir sudah pastinya akan disibukan dengan penelitian skripsi untuk salah satu syarat dalam mendapatkan karena itu setiap mahasiswa mesti mencari judul skripsi dalam melakukan penelitiannya. Nah buat yang masih boleh coba melakukan penelitian yang berkaitan tentang desa. Kenapa harus desa ya ? Nah di desa saat ini punya banyak hal berbagai dinamika yang ada di desa, bisa kamu jadikan sebagai kajian analisa dengan fenomena sosial kamu masih juga bingung dalam menentukan atau menemukan contoh judul skripsi yang kamu bisa pantau dan baca beberapa rujukan berikut ini yang masih berkaitan dengan berbagai fenomena di desa. Yuk Skripsi Ilmu PemerintahanAda beberapa contoh judul skripsi yang bisa teman teman baca untuk dijadikan rujukan dan referensi yang relevan berkaitan dengan penelitian tentang disaat ini berbagai perubahan, kemajuan dan perkembangan serta dinamika fenomena yang ada di banyak kajian dan fenomena yang ada di desa bisa dijadikan penelitian atau tugas skripsi kamu, terkhususnya untuk mahasiswa jurusan ilmu ini beberapa contoh judul skripsi yang sudah dilakukan penelitian oleh mahasiswa atau alumni yang sudah selesai, yaitu 1. Judul Skripsi Pelaksanaan Bestuurs Plan di Desa Citradamai Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013-2018Penulis oleh Khoirur RoziqinJOM FISIP Vol 8 Edisi I Januari - Juni 20212. Judul Skripsi Dinamika Konflik Kepentingan Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Memperebutkan Status Lima Desa di PerbatasanPenulis oleh Era RefaniJOM FISIP Vol 8 Edisi I Januari - Juni 20213. Judul Skripsi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2019Penulis oleh Mohammad Arif Nur MahabahJOM FISIP Vol 8 Edisi II Juli - Desember 20214. Judul Skripsi Penyelesaian Konflik Tanah Antara Desa Sungai Akar Dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2020Penulis oleh Elin SafitriJOM FISIP Vol 8 Edisi II Juli - Desember 20215. Judul Skripsi Strategi Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019Penulis oleh SuharniJOM FISIP Vol 8 Edisi II Juli - Desember 20216. Judul Skripsi Konflik Batas Desa Antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang Kabupaten BengkalisPenulis oleh RahmawatiJOM FISIP Vol 8 Edisi II Juli - Desember 20217. Judul Skripsi Penerapan Kebijakan Program Desa Mandiri PBB-P2 di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2018Penulis oleh Andre YulinusmanJOM FISIP Vol 7 Edisi I Juli - Desember 20208. Judul Skripsi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil KAT Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Terhadap Suku Sakai di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Tahun 2016-2018Penulis oleh RenaldiJOM FISIP Vol 7 Edisi II Juli - Desember 20209. Judul Skripsi Pelayanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PAMSIMAS di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018Penulis oleh Atik YulianaJOM FISIP Vol 7 Edisi II Juli - Desember 202010. Judul Skripsi Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED-SP Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2017Penulis oleh Muhammad Amir MuttakinJOM FISIP Vol 7 Edisi II Juli - Desember 2020Nah itulah sekilas penjelasan yang bisa kamu pahami tentang Ada 10 Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Tentang Desa, Contohnya Referensi}

ሖоδረцил скօቿу ፊ
1. Очоቻавуታи αслዘр խжυкիмула υኢիшахሤ
2. Ωսеր слሆнի
Սሴдр эшайፀхեն
1. Уሺу аዥυգиզиք цоцаχопсէ ιчቱላосл
2. Αс չевኾչፐρያኧ а уչሁкт
3. Во ытը алуйоጬαዎ окεг
Цябοрօщ ыλиյ ስвυрዖዱоዝу
Сепр ኘаδеտեሰዓዞе ጠ
1. Уξечетօኝመм էваνፏ աруձив
2. Խснεዖеտ м
3. Փаን ичኡке ጭኧοж

SAHRIR(B 111 12 650) dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa,

1HURUN'IN15230003PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF FIQGH SIYASAH DUSTURIYAH 2NELI NURMALA15230004STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR Studi Kasus Pemilihan Gubernur tahun 2013 & 2018 3WIBOWO SAPUTRA16230006STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 4MEILINDA NURIL MALA15230009PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 5ARINA MANNA SIKANA AKBAR15230010EFEKTIFITASKEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKANNORMA HUKUM PASAL 37B UU NO. 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. 6AYU AZKIAH15230013THE NON-MUSLIM UMMAH VIEW TO THE LOCAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 02 0F 2016 CONCERNING THE PLENARY MOSQUE IN SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE 7ABDUL AZIZ MASHURI15230015RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN KELURAHAN MERJOSARI Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah 8ILMIYATUR ROSYIDA15230019EVALUASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019 STUDI PERSEPSI POLITIK ETNIS BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI 9RIZKY FAUZIAH15230021PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2016 DAN MASHLAHAH STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 10ANGGA DEKA SAPUTRA15230025Sistem pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Desa Tri Tunggal Bhakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur Prov. bengkulu 11YOLA ICHA SAPUTRI15230027DISKURSUS MONEY POLITICS KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019 STUDI DI DAERAH PILAHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG 12MUSLEH15230029OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SYEIKH MUHAMMAD ABDUH 13MOHAMMAD SAIFUL MOHTAR15230033FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR RI PERSPEKTIF ABUL A`LA AL-MAUDUDI 14MILA EVIYANA YULIANINGSIH15230034KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI STUDI DI KAB. BOJONEGORO 15DIMAS BIMA SETIYAWAN15230035PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT PASAL 157 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN2016 16NOVAN WAHYU PRIMADI15230036PERAN KPU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF PEMILU PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2019 DI KPU KOTA MALANG PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI 17SATRIO BUDIHARTO15230037UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO 18DESY ZUROIDA ZULFA15230038OPTIMALISASI PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 19RO`IS ALFAUZI15230044PENGGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 Studi di Dusun Krondong, Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk 20NIDA` MAULIDA15230045PERAN ULAMA NAHDLATUL `ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI 21FAQIHUS SILMI AL HAQ15230046Konsep Negara Hukum Modern dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi 22WILDAN ANSORI NASUTION15230048PENERAPAN PENERIMAAN HONORARIUM ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Studi di Kantor Hukum Edan Law dan Agus Subyantoro & Partners Malang 23EL QORINA HAJAR15230057IMPLEMENTASI SISKEUDES DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF TEORI TAFWIDHI DAN TANFIDZI IMAM AL-MAWARDI STUDI DI DESA SENDANGDUWUR PACIRAN LAMONGAN 24FETALITA DANIAR TERVANI15230065IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF KONSEP MASYARAKAT MADANI STUDI DI DESA BUKUR KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI 25SANIA NUNGKY NOVIA16230067Surat Keterangan Catatan Kepolisian Bagi Mantan Koruptor Perspektif Ahlul Al-Halli Wal Al-Aqdi al-Mawardi Studi Penerbitan SKCK Mantan Koruptor Bakal Calon Anggota Legislatif di Polresta Malang Pemilu 2019 26INEKE CHINTIA DEVI16230068IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN STUDI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEMBER 27FAIZAL BAKRI16230071PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG 28WIWIN ARIFATUL LESTARI15230072PENGANGKATAN PENJABAT GUBERNUR DARI KALANGAN POLRI DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH IMAM NAJAMUDDIN AL-THUFI 29AJENG AODINA15230074the effectiveness of PANRB minister`s number B/71/ epistle with regard o neutraly for state civil apparatus in general election 30ILHAM CHAIRIL15230087IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH STUDI DI PTPN PABRIK GULA PANJI SITUBONDO 31UMI AZIZAH TAHTA ALMUNA15230088EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF MARKETS BANDAR KEDIRI CITY BASED ON REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY NUMBER 5 YEAR 2013 IN MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE 32SITI MASRUROH15230090WOMEN`S ROLES IN NATIONAL LEGISLATION BASED ON ACT NO. 7 OF 2017 AND YUSUF AL- QARDHAWI`S POINT OF VIEW 33NILTA BARIROH15230097DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA DALAM KONSEP SYURA PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA 34ZAHRA MAHRUNISA15230098ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH 35PURWANISYAH15230099MANTAN KORUPTOR DALAM DAFTAR CALON TETAP PADA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN SADDU AL-DZARI`AH 36LIS DIANA ULFAH15230102Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Dalam Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia Abul A’la Al-Maududi 37DESYANA FADHILATIN NAFITRI15230007PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP WARGA SYIAH PERSPEKTIF KITAB AL-AHKAM ASH-SHULTONIYAH 38IQBAL ARYSEPTA IMAM MAHBI15230110PROSES JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNF MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN PERSPEKTIF ISLAM 39NUR IZZAH15230053PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAQASID AS-SYARIAH STUDI DI DESA PANDAN LANDUNG JAWA TIMUR 40EVA KUSUMA ZEN PUTRI15230028IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 11 TAHUN 2011 DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG 41IZZATUL ULYA15230082PEMIKIRAN POLITIK JAMALUDDIN AL AFGHANI DAN SOEKARNO TENTANG BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK MENURUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN NU 42AWANDA TRISNA PUTRI15230041PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TINJAUAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH 43DIMAS ILHAM NABIL IBNU SUUD15230092IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN AL- MAQASHID AS – SYARIAH 44ANAFIUL NURGUMILANG15230107KETIADAAN PERSYARATAN IDENTITAS AGAMA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESPEKTIF IBNU TAIMIYAH 45FITRIANINGSIH 15230083KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG DIBATASI OLEH PASAL 122 HURUF K UUMD3 MENURUT UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN ABU MANSUR A`LA AL MAUDUDI 46ALVIE NAUFAL FURQANI15230096PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERDA APBD KOTA MALANG TAHUN 2019 47SITI NUR KHOTIMAH15230032AFFIRMATIVE ACTION MENGENAI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH STUDY UU NO. 8/2012 48RIZA ROFIQ UMAMI15230061PANDANGAN HAKIM DAN PANITERA TERHADAP PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK STUDI DI PENGADILAN NEGERI MADIUN 49IKA SETIATI BUDI UTAMI15230079PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA MALANG 50AYU NURJANAH 15230075IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN KESEJAHTERAAN LANSIA TINJAUAN FIQH MASHLAHAH MURSALAH 51AENA ONA HAFIAH15230054PROBLEMATIKA KESESUAIAN STATUS AGAMA CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT STUDI PASAL 3 PP NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK 52MUHAMMAD AZIB15230001PERAN SERTA PARPOL DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA YANG MENCALONKAN SEBAGAI PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTA POLITIK STUDI PARTAI POLITIK KEBANGKITAN BANGSA PKB DI KOTA MALANG 53HABIYA15230060 PENYELESAIAN PERKARA ADMINISTRASI CALON ANGGOTA DPRD KAB. SUMENEP PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR?IYAH 54NURUL DWI USWATUN HASANAH15230058KRIMINALISASI PELAKU PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 55AYUB YUSNIDA HAIDAROH15230012PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 56MARTA ZIDNA ILMA NAFIAH15230103PERAN KPU DALAM MENETAPKAN CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI FIQH MASLAHAH MURSALAH 57KHARISMA DIAN ASMARANI15230042RELASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APBDES PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAHSTUDI KASUS DI DESA MADIREDO,KECAMATAN PUJON,KABUPATEN MALANG 58MUKHTAR MUAMMAR NAJIB15230018STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMEKARAN OTONOMI DAERAH STUDY UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 DIPEMERINTAHAN KOTA BATU 59AMIROTUN NAVISA15230062PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI DESA KETAWANG KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG 60ILMA LAILIA YUSVIDA15230039TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAHSTUDI KASUS DESA TUGUREJO KEC. NGASEM KAB. KEDIRI 61DINA ULLIYANA15230024IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 30/PUU-XVI/2018 DALAM PEMILIHAN LEGILATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 62ABDUL KODIR15230095OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 63ANUGRAH PANCA PAMUNGKAS PUA NDUKA15230112ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 65P/HUM/2018 MENGENAI PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 60A PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018 64RINDA NUR HAYATI15230020EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR 65LINDIA RISTA15230011TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG DESA PERSPEKTIF AL-MAWARDI 66MUHAMMAD CELVIN AFLFARIZY15230063PENGELOLAAN DAN PEMERATAAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES MENURUT PERATIRAN MENTRI DESA PEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASMIGRASINOMOR 4 TAHUN 2015 STUDI DI DESA PUJONKIDUL 67AULA ROSALINA15230069PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 STUDI DI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATU 68SITI NURHILDA FAUZIAH15230005PERAN BAWASLU TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM MEMOBILISASI PEMILIH STUDI BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO 69FAKHRIJAL FAJAR ALIFIANTO15230076TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NO 20 TAHUN 2018 MENGENAI IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL 70MUHAMMAD AULIA15230040IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH STUDI PARTAI GERINDRA KOTA MALANG 71AFIQ FAQIH 15230080ANALISIS YURIDIS MANIFESTO PELARANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 72IZZAL TORIQUL FARHAN15230089ASHABIYAH IBNU KHOLDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA STUDI PASAL 221 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 73FIRDA MAULIDATUL RIZQIYAH 15230052PEMEKARAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAL 35 AYAT 4 NOMOR 9 HURUF C TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KOTA BATU 74MAHARDIKA DWI LESTARI15230026PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 140/PUU-VII/2009 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 75KHOLIDA ULVI15230064IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI KAB. JOMBANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 76SULIKAH15230055PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KPPS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM STUDI KASUS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG 77SILVI MAULIDA15230108EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH PERSPEKTIF AL-SYATIBI 78QURROTUL A'YUN15230100EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN DI WPP-NRI TERHADAP PARA PENANGKAP IKAN STUDI DI DAERAH PESISIR KELURAHAN PANGGUNG REJO KOTA PASURUAN 79NADYA RACHMAH SARI15230050IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMER 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN TERHADAP KEBERADAAN POLISI TIDUR DAN ALAT SPEED BUMPER YANG TIDAK SESUAI STANDAR DAN MERUGIKAN PENGGUNA JALAN 80LEADY KHOLIFATUR ROHMAH15230023ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/ DALAM KASUS MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN ASUSILA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN MASLAHAH MURSALAH 81ATIKA KUSNAFIDA15230094EFEKTIFITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG 82NAUFAL YULIAN ABAR15230049PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG BAI'AH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH 83HIKAM HULWANULLAH 16230031WEWENANG CONSTITUTIONAL COMPLAINT PADA MAHKAMAH KONSTITUSI RI ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP JUDICIAL RESTRAINT DAN JUDICIAL ACTIVISM 84MUHAMMAD SHIDQY MU'TADIL LATHIEF15330081EFEKTIVITAS REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA STUDI KASUS DI IPWL BAHRUL MAGHFIROH KOTA MALANG 85ARIFANDI SETYO NUGROHO15230091PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SEGI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RPJMDES STUDI DI DESA TEMUWULAN KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG 86ANIS AZIZAH15230070URGENSI KEBERADAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MPR-RI PASCA AMANDEMEN KEEMPAT UUD 1945 PERSPEKTIF AL-MAWARDI 87AZMI AMIRULLOH15230014DAMPAK IMLEMENTASI PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP KONTESTASI PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN SE-MALANG RAYA 88MOCH. AINUL YAQIN15230043PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN PESERTA PEMILU STUDI KASUS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 89MOHAMMAD IQBAL NUR'USMAN15230078EFEKTIVITAS PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENERTIBAN PACUAN MOTOR ILEGAL STUDI KASUS DI POLSEK KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN 90NURULITA BUDI UTAMI16230103IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KOTA MALANG 91IVAL FAQIH AZLAM16230074PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MELAYANI PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DISEMPADAN SUNGAI KOTA MALANG STUDI ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 92LILA AYU FAUZIAH16230048IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP FUNGSI BADAN PENGAWAS DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SUMBERAGUNG MODU 93RISKA FEBRIANA16230049PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 94MIRHAM IMAMSYAH16230079TINJAUAN YURIDIS PENGIKUTSERTAAN EKS KORUPTOR DALAM PEMILU DI INDONESIA 95NURUL SUFIA NISSA16230086قوة اكسكوتوريال لقرار المحكمة الإدارية الوطنية مؤسسا على القانون رقم 51 سنة 2009 عن المحكمة الإدارية الوطنية ونظريةالعدالة. 96FATICHATUL AZEKIYAH16230021THE IMPORTANCE FOR APPLYING CONSTITUTIONAL QUESTION IN FIQH SIYASAH PERSPECTIVE 97AZZALIA NAHDA FIRDANI16230039PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH JURU PAKIR DI KOTA MALANG 98VIDIA16230105PROSEDUR PERIZINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT 99ABDUL HAMID MARZUKI15230051PENAMBAHAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2014 100NURUL MUN'IMI16230065ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 02/PUU-XVII/2019 PERSFEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH 101AINUL CHASANAH16230203PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH 102SULISTYO NUGROHO15230106EFEKTIVITAS PERMA NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN STUDI DI KABUPATEN SUKOHARJO 103DESY ROSALINA 16230088ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA SUMBERGIRANG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 DAN MASLAHAH MURSALAH 104LAILATUL HIDAYAH16230014PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PPDALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI 105RAHMAT WILDAN SAFARI ANDI16230041MODEL KERJASAMA ANTARA CAMAT DAN KEPALA DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERAATURAN BUPATI PASAL 14 NOMOR 74 TAHUN 2016 106DATIN SARAH16230063PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIRAN TAHUN 2019 107FINA WILDANSYAH16230010ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DPTB 108RAFIKA HANDRIANI MAISYAROH 16230036مرتكبي نحو الجنسية العقوبة فى الأطفال على الجريمة الشريعة مقاصد منظور 109AISYAH DHURROTUN NAFISAH16230042PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MALANG 110DEBITA AYU SAVITRI16230090KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JOMBANG TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KAWASAN WISATA RELIGI GUS DUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Studi Pasal 14 Peraturan Daerah Kab Jombang Nomor 14 Tahun 2016 111DESY CRISTALIA16230061RATIFICATION OF THE DRAFT LAW WITHOUT THE SIGNATURE OF PRESIDENT PERSFECTIVE MASLAHAH MURSALAH 112ELIZA ISNAINI SYAHPUTRI16230008PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN BERPOLITIK DI INDONESIA DAN DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH ANALISIS PERBANDINGAN 113 VIRDATUN NISAIL ISLAHIYAH16230056IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP PROSES REKRUITMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PERSFEKTIF MASLAHAT MURSALAH 114NIKMATUL UMAH16230055HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAK ULAYAT STUDI DI DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG 115WILDAN RAMADHANI15230056ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT 116RIZKY HERDIANTO16230080PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MALANG MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN MALANG STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 117MOHAMMAD FAHMI SHOFRILLAH16230006PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU SUPELTAS BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PASAL 5 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI KOTA MALANG 118ANANDA ISTIQOMAH16230016IMPLEMENTASI PASAL 21 DAN PASAL 30 PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TERHADAP PERSYARATAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA 119AULIA MUTHIATUL HASANAH16230026PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASAL 2 NO 59 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BORENG STUDI KASUS PADA DESA BORENG KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG 120DONY SETIO AJI16230019PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PEMONDOKAN BEBAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 PRESPEKTIF MAQASHIDHU AS- SYARIAH 121SRI SETYO WULAN16230064MONEY POLITIC PEMILIHAN KEPALA DESA GORENG TAHUN 2019 DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 122 IRSYADUL IBAD15230022IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK KOST DIDAERAH KOTA MALANG 123ZAENAB16230032LEGAL PROTECTION OF INFORMAL WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND MASLAHAH MURSALAH 124SAFINATUN NAJAH16230083HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP CALON ANGGOTA DPR TERPILIH STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 125AHLAN RAMADANA16230051EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN PARTAI POLITIK PRESPEKTIF ASAS GOOD GOVERNANCE DAN MASLAHAH MURSALAH 126RAHMATULLAH16230022PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI PARTAI GERINDRA 127ALFINA FAJRIN16230021SISTEM REKRUITMEN PARTAI POLITIK DALAMPENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PERIODE 2019-2024 128M. REZZA NURIL AULIA16230013POLITIK HUKUM PENGISISAN JABATAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 4 UUD 1945 129YULIANA PUTRI NURHAKIKI16230037ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERNUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 130NOLA PUTRI ALAMSYAH16230099IMPLEMENTASI ALAT PERAGA KAMPANYE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA MASYARAKAT DI KOTA MALANG TAHUN 2014 DAN 2019 131MARISA NURFAIZZAH16230005TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UNDANG- UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MD 3 BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM 132AZMI MUBARAK16230053AKSEBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MALANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 STUDI DI MALL KOTA MALANG 133MIFTAHUL HUDA16230017TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 134M. SYARIF HIDAYATULLAH16230027SISTEM KOLABORATIF PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA PANTAI BAJUL MATI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG 135FADLI ALWI MUBAROK16230046KEWANGAN BUPATI/WALIKOTA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 136FAISAL MUHAMMAD AL'FARISI16230107PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERDA NO 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG 137NITA NURYANDA16230109IMPLEMENTASI PEMENUHAN RUANG LAKTASI BERDASARKAN PASAL 25 AYAT 3 PERDA KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TEMTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PERSFEKTIF MASLAHAH 138FAUQI WAHYU FITRIYAH16230077EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAP IKAN PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN 139CHAIRUS SHOLICHAH16230029PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI MALANG TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG 140ANA MASRUROH16230002ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK SELEBRITI INSTAGRAM DARI HASIL ENDORSEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERSFEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH 141ISTIKA ARUM16230011RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MALANG MENURUT PASAL 57 AYAT 2 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH MURSALAH 142NUR SUKAISIH16230102IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAHSTUDI DI PENGADILAN NEGERI ,MALANG KELAS IA 143YULINDA SHOLIKHATUL AMALIA16230033ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NO. 06/PUU-II/2004 TENTANG PENGUJIAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT 144ZAKIATUS ZULFA16230030IMPLEMENTASI PASAL 28 H UUD 1945 DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PERSFEKTIF IMAM AL-GHAZALI STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG 145SITI SINARSIH16230084TINJAUAN YURIDIS SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP MONEY POLITIC PEMILIHAN CALON ANGOTA DPRD KOTA MALANG 146RIRIN AGUSTINA16230001FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA PERIODE 2016-2021 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DI DESA DARMOREJO, KECAMATAN MEJAYAN, KABUPATEN MADIUN 147TITIK DINIYAH16230018EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BINA MARGA PADA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 148ULFATUL AINI16230015EKSISTENSI ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2016 PASAL 21 AYAT 2 TENTANG KETERLIBATAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BONDOWOSO 149DWI SAKIYA NISVI16230003ANALISIS KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN BERDASARKAN PASAL 18 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM 150AHMAD ZAINURI16230081IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA 151ASYIFAUDIN16230075IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA KEPOLISIAN KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR 152USMAN AL KHOFY16230067PERAN BIDANG TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI PERUSAHAAN DI KOTA MALANG PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM 153INDIRA NURUL AULIA16230062ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PINRANG NOMOR 231/ PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH 154ANITA FIRDAUS16230095ANALISIS YURIDIS SINKRONASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 155NENY FATHIYATUL HIKMAH16230094TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH 156SRI SETYO WULAN16230064DESENTRALISASI DESA TERHADAP PEMENUHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA WIYUREJPO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH 157RAFIF AHMAD SULAIMAN16230106PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA PERSFEKTIF TEORI MASLAHAH 158UGIK SUGIANTO16230070IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS TERHADAP PERIZINAN PENJUALAN BBM DI KOTA MALANG PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH 159AMALIA IZZA BILLAH16230092ANALISIS PERAN SERTA PENEGAKAN HUKUM TERPADU GAKKUMDU DALAM PENYELENGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 STUDI BAWASLU KOTA MALANG 160DESY KUFITA RAHMANIA16230076PENGUASAAN HUTAN ADAT MENURUT PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TERTENTU DAN MENURUT KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM 161FINA ANNISA16230073EFEKTIVITAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PASURUAN STUDI DI KANTOR DPRD KOTA PASURUAN 162NORA DWI RAHMAWATI16230057EFEKTIVITAS PASAL 38 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG KEWAJIBAN TERLAPOR DAN ATASAN TERLAPOR MELAKSANAKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN STUDI DI ORI PWK JAWA TIMUR 163NUR CHOLIS MAJID16230047HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PEMIKIRAN SECARA BEBAS PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH 164MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN16230060IMPLEMENTASI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEGIATAN POLITIK ANAK DI BAWAH UMUM PERSPEKTIF SADDU DZARIAH STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGADILAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG 165AHMAD MUZAKKI16230058PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS DI DESA SUMBERANYAR KECAMATAN NGULING 166SITI NUR KOMARIANSYAH16230034IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKKTIF MUHAMMAD ALI PASYA STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG 167KHOIROTUN NISAK16230035TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TEMPAT WISATA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENSTUDI KASUS PEMANDIAN TIRTA AYU MANGGA DUA 168RINDA NUR HAYATI15230020EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAN PERIZINAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR 169RIZQI RIZAL AL ALIF16230059IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO. 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PRESPEKTIF SADD AL DZARIAH 170ACHMAD AURITS ANHAR NI'AM16230043TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGATURAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 171MANDA INTAN DANASTRI16230093TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 ATAS PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 172AYSHA AYUNDARI SAFAAT16230023THE AUTHORITY OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION IN PROVIDING ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO DEVELOPERS/ENTREPRENEURS WHO DO NOT PERFORM ANDALALIN STUDY AT MALANG CITY TRANSPORTATION DEPARTMENT 173PUTRI IKRIMAH15230017IMPLEMENTASI KONSEP SMART CITY MENURUT PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 61 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 174SITI MUALIFATUL HASANAH16230100EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN STUDI AKSI VANDALISME PERSPEKTIF SADD ADZ DZARI'AH 175MUHAMMAD WILDAN FIRDIANSYAH16230052EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH 176RINA ANDRIANI15230059PELAKSANAAN DAN PENCANTUMAN PENGANUT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI DALAM KOLOM KTP DAN KK STUDI KASUS DI DESA NGANTRU KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG 177MIFTAHUL HUDA16230017IMPLEMENTASI PASAL 79 A UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO 178BUKHARI ALHUDA16230007EVEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI TINJAU DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM 179M. HIDA ARDIANSYAH17230056PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DALAM HARKAMTIBMAS STUDI MOU NOMOR B/2/I/2018 180SYOKRON JAZIL 17230038ANALISIS HUKUM TERHADAP POLEMIK PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERPU NO 1 TAHUN 2020 MENJADI UNDANG-UNDANG 181SEPTIANI17230037KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERPEKTIF KONSEPWIZARAH IMAM AL-MAWARDI 182NAUFAL IRSYAAD16230069TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2018 TENTANG MUNCULNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PRESPEKTIF SADDU ADZ DZARIAH 183AINUN MAULANA ALWY16230025IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA BODOR KABUPATEN NGANJUK 184NISWAH ARDHINA17230075IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MALANG 185RODOTUN NIMAH17230091TUBAN DISTRICT GOVERNMENT'S EFFORTS ON CONSERVATION OF SETTLEMENT AREAS AT GLONDONGGEDE BEACH, TAMBAKBOYO, TUBAN DISTRICT STUDY REGIONAL REGULATION NUMBER 09 OF 2012 ON RT RW IN 2012-2032 & SADD AD-DZARI’AH PERSPECTIVE 186MARDHATILLA KHAIRINA17230004EFEKTIVITAS PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF KOTA LAYAK ANAK STUDI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG 187M. ANWAR IBRAHIM16230045PENEMUAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA PRESPEKTIF AL-SHULTHAH AL-QADLAIYAH 188ACHMAD SYAHRIFUDIN16230054PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH 189RADEN RORO AJAR WIKHU REDHATI17230008KAJIAN YURIDIS NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DEWAN DI DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS 190MUHAMMAD SABIQ BALYA17230076IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2020 PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MALANG 191ASRI FANSYURI MTD17230011TINJAUAN TENTANG FUNGSI RUKUN TETANGGA RT DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT STUDI KASUS DI DESA MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG 192FAIQUL ANWAR17230053فعالية المادة 81 الفقرة 7 القانون الإندونيسي رقم 17 لسنة 2016 بشأن التغيير الثاني للقانون الإندونيسي رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل في نظر سد الذرائع 193DIAN FITROTIN AZIZAH17230023PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN FIQH BI'AH STUDI DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH 194MOHAMMAD LUTFI16230012PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI PADA PERATURAN MENTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH 195ULLYL VAIZATUL VIANANDA PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTI DI MOJOKERTO STUDI DI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO 196RIZKY NANANG SUGIANTO17230054A HANDLING PROBLEMS ON ILEGAL DISPOSAL WASTE FOR ENVIRONMENTAL HEALTH THROUGH PERDA NOMOR 08 TAHUN 2014 AND ENVIRONMENTAL FIQH 197ULYA WAHIDATUN NISA’17230050PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH PELAKU USAHA LAUNDRY PERSPEKTIF PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR STUDI DI KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG 198RAHMAD DINUR ZAMZAM17230101EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP LEGALITAS PEMBANGUNAN USAHA BERDAMPAK LINGKUNGAN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG 199NAVIDA AZIZAH17230081IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM BIDANG KESEHATAN MELALUI PROGRAM KIS PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI DI DESA TANJUNGGUNUNG KABUPATEN JOMBANG 200ARIS UBAIDILLAH16230072PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU BALAPAN LIAR OLEH REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SITUBONDO 201TONICA ALVANSO17230045JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH MURSALAH 202AHMAD JAILANI17230096POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 P/HUM/2020 PERSPEKTIF TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN DAN MAQASHID AL-SYARI'AH 203ELHAFIDZA NUFUSIAH16230098INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF AL-GHAZALI STUDI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 204KHAIRUL IMAM17230049LEGAL STANDING BADAN HUKUM PUBLIK DALAM HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA STUDI PUTUSAN NOMOR 96/G/2019/PTUN-JKT 205ADELIA RACHMADIANI17230083IMPLEMENTATION OF ARTICLE 77 PARAGRAPH 3 AND ARTICLE 79 PARAGRAPH 1 INDONESIAN LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC AND RELATED ROAD FORCE REGULATION OF PROSPECTIVE DRIVERS WHEN LEARNING TO DRIVING STUDY IN BATU CITY AREA 206LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH 207ALFIN NUR FIRDAUS17230065IMOLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 9STUDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 208RAFIDA NUR YAZIDA17230114IMPLEMENTASI PASAL 44 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TERHADAP PENANGANAN COVID-19 STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG 209MUHAMMAD NIZAMUDDIN SIDQI16230038TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI UU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 210WIDYA ANGGRIANI17230097THE SELECTION OF VILLAGE SOCIAL INSTITUTIONS RT IN LABUHAN-LALAR VILLAGE TALIWANG DISTRICT WES SUMBAWA STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF 68 LETTER d INDONESIAN LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES AND ARTICLE 1 PARAGRAPH 20 NUMBER 14 OF 2019 WEST SUMBAWA REGIONAL REGULATION 211FADHILA RAHMA RADIEANTO PUTRI17230079LGBT REGULATORY URGENCY LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PERSPECTIVE OF IMAM SYAFI'I 212AHMAD FIKRY WILIAN17230113EFEKTIVITAS FASILITASI PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 213FEBRIAN ADI SAPUTRA16230087ANALISIS PERATURAN MENTERI ESDM NO 26 TAHUN 2009 DALAM MENGATUR PENGGUNAAN LPG 3 KG UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ISTIHSAN 214MUHAMMAD ADHIEN NUGROHO17230063UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH STUDI PENANGGULANGAN GOLONGAN PUTIH DI KABUPATEN BATANG 215ROBY AHMAD SUTOMO17230077EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG 216ELIS KUMALAWATI17230051IMPLEMENTASI PASAL 96 UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DI KOTA MOJOKERTO 217ENDAH TRIRAHAYU17230059LEGAL PROTECTION FOR THE SAFETY OF HEALTH WORKERS IN THE FACE OF THE COVID-19 OUTBREAK AT REFERRAL HOSPITALS CASE STUDY AT DR. SOETOMO HOSPITAL SURABAYA 218FAYIK ULINHUA17230062IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH STUDI ALOKASI DANA KELURAHAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN LAMONGAN 219NUR WIDHA HANDAYANI17230030PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG 220BALQIS NAJIYAH17230102TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 STUDI DI BAWASLU KOTA PEKALONGAN 221ARINI CHUSNEINI SABIELA17230089EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPAKIRAN STUDI PENERTIBAN PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM 222HESTI SITI FATIMAH17230044EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 63 TAHUN 2019 TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA STUDI DI DESA JABUNG CANDI KABUPATEN PROBOLINGGO 223MUHAMMAD YUSUF IMADUDDIN17230018PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN STUDI DI KABUPATEN JEMBRANA , PROVINSI BALI 224NUR FALIQ ABIDIN1723039EKSITENSI KINERJA PANWASLU TINGKAT KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI TENGAH WABAH COVID 19 YANG STUDI DI KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI 225DEVY ENDAH FITRIANI17230027PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NEGARA MILIK PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA 1 STUDI PUTUSAN PTUN SURABAYA 226NUR LAILI AGUSTIN17230103TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PENYEBARAN KLASTER BARU COVID-19 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020 DITINJAU DARI PKPU NOMOR 10 TAHUN 2020 227AHMAD MUHAJIR17230061IMPLEMENTASI PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI DI DESA REJOSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG 228PUTRI RAMADHANI I'MADUL BILAD17230021EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 229MIMI SRI NURYANI17230093IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG 230APRILIANI RAHMALILLAH17230087ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PILKADA 231LUCKY MEGA RAHMADHANI17230085EFEKTIFITAS PERMENKES NO. 1175/MENKES/VIII/2010 DALAM UPAYA PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA TEREGISTER BPOM STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG 232ZAINATUN NOER17230094PENERAPAN PASAL 340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA CAROK STUDI DI POLRES SAMPANG 233MUHAMMAD YUNUS KHOIRUDDIN17230019FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BPD DAN KONSEP SYURA STUDI DI DESA BERANGBANG KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI 234DHANIAR ISTIGHFARIE CLEO VARDIN17230111PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH 235SINTA NANDA NOVITA17230082IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2020 236MELYAWATI DWI SAFITRI17230024TINJAUAN YURIDIS PENCALONAN PERSEORANGAN PILKADA KAB. BANYUWANGI TAHUN 2020 BERDASARKAN PKPU TAHUN 2017 STUDI DI KPU 237ANDRE YUSUF AL FARISYI17230095PEMAKZULAN PRESIDEN KE-4 KH. ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PERSFEKTIF AL-MAWARDI 238SHOFI AINUR ROHMAN17230092TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA 239NIRMALA17230012IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN DAERAH LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA STUDI DI KANTOR DESA KALIJAGA TIMUR 240NANDA SAFIRA ZAKIYA17230080ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2018 TERHADAP KAMPANYE PILKADA MENGGUNAKAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 241ADELIA ROHMATUN ANDRIANI17230084PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT PASAL 16 AYAT 2 PERATURAN DAERAH BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM STUDI DI DESA KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO 242LATIFATUL AINIA17230072EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN E-TILANG PADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN STUDI DI POLRES MOJOKERTO 243SALSABILA YUSTISYA AMARIN17230003ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN AGAMA OLEH NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF TASAMUH TOLERANSI YUSUF AL-QARDHAWI 244OLSHA AUDRY NASTITI17230006TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG 245ROSMA CINDY PRAMESTI17230047EFEKTIVITAS PASAL 8a DAN b PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2006 TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 246ABD RACHMAN QAYUM17230073IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO 247FAHRUL RAZI17230014POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI 248EKA NUR ARDARISTA WULANDARI17230013IMPLEMENTASI PERDA TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANYUWANGI STUDI KASUS DESA KARANGSARI 249ALFIN NUR FIRDAUS17230065IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2012-2032 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP ALIH FUNGSI PERUMAHAN MENJADI HOME INDUSTRI 250ZULVI FAZRIA17230020IMPLIKASI YURIDIS PASAL 4 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PENGUASAAN MINERBA OLEH PEMERINTAH PUSAT 251FAIQOTUS ZAHROH17230048TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERIHAL TINDAKAN ADOPSI BAYI TERLANTAR OLEH CALON ORANGTUA YANG BERAGAMA MINORITAS 252LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR 253WIZAROTUL AFIFAH17230106IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 3 AYAT 1 PERSPEKTIF MASLAHAH STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG. 254KHOIRUL WARO17230040IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DITINJAU DARI PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SURABAYA 255NURUL RIFATUL AINIYA17230060OPTIMALISASI PENERTIBAN REKLAME DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 PASAL 20 256NANDA DUWI OKTAVIANA17230055IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKIMAN DAERAH BERDASARKAN PERBUP KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 50 TAHUN 2017 257MUHAMMAD FAHMI AMRIZAL17230109PENGARUH OMNIBUSLAW PADA KARYAWAN OUTSOURCING PT. KARUNIA ALAMA SEGAR MIE SEDAAP DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK 258RISKY JOAN PRADANA17230070IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL STUDI KASUS DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG 259DIAN FITRI OKTAVIAN17230035RELEVANSI POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA SERTA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA STUDI DI DESA WONOREJO KABUPATEN PASURUAN 260EDI SETIAWAN17230025PERIJINAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIMODIFIKASI JENIS BECAK CINTA STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU 261PRADHANA WIDHI SAPUTRA17230028MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG DESA 262ABD. JALIL17230068POLITIK HUKUM KEWENANGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 263MOH. RIZAL17230090IMPLEMINTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2015 PASAL 3 TENTANG IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH TAMBAK UDANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH STUDI DI DESA LAMONGAN, KECAMATAN BATANG, KABUPATEN SUMENEP 264DWI RAHAYU SULISTYANINGRUM17230067POLA IJTIHAD PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY 265NAZILATUR ROHMAH17230064IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Studi Perizinan Pembangunan PLTB WKP Welirang Arjuno 266RIZKY DARMAWANSYAH SIHOMBING1230026IMPLEMENTASI PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT Studi Desa Gonting Malaha kecamatan Bandar Pulau 267ROBI’AH ADAWIYAH17230002KONSEP BELA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA PERSPEKTIF KH. HASYIM ASY'ARI Studi Terhadap UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 Tentang Bela Negara 268DIVA PEGY UTAMI17230041PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJAPHK DI KOTA SURABAYA PADA MASA COVID-19 Studi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya 269SOFYAN SAURI17230001PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKASANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO MENURUT PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2007 PRESPEKTIF ASY-SYEKH MAHMUD SYALTUT 270MOH MUSAFAK17230005IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SIDODOWO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH Studi di Desa Sidodowo kecamatan Modo, Kabupateb Lamongan 271LUTHFI JANU RAMADHAN17230100EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH Studi Retribusi Pelayanan Pasar 272FAJAR BAYU RAHMATULLAH17230066IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 1876/K/PDT/2018 TERHADAP UPAYA HUKUM LITIGASI ATAS PEMECATAN ANGGOTA DPR RI TERPILIH OLEH PARTAI POLITIK PERSPEKTIF TEORI PURE OF LAW HANS KELSEN 273WIDDIA ROHADDATUL AISY18230096EFEKTIFITAS PASAL 5 AYAT 1B PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO STUDI DI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso 274YULIANTI RUKMANA17230033KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN SETELAH DIHAPUSKANNYA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA 275FAISAL MUHAMMAD AL’FARISI16230107PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM MENANGGULANGI LEGALITAS KARTU KEPEMILIKAN TERNAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 DI KABUPATEN MALANG 276Dovirullah17230031EFEKTIVITAS PASAL 5 PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso 277Imam Rifai18230042FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APBD PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH Studi DPRD Kota Batu 278Afrina Nur Husnia18230063PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVI-19 Studi di Polres Kota Blitar 279Zamroni Faizal Abdi18230068TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD KABUPATEN/KOTA PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 280Muflichah Urbananda17230029PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGILATIF DI KABUPATEN PASURUAN BERDASARKAN PASAL 245 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF KH. ABDUL MUJIB IMRON, 281Doni Damara Eko Prasetyo18230047PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO 282Muhammad Panji Anom17230110IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN METODE LEGILASI OMNIBUS LAW TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA DI TINJAU DARI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-1/2003 TENTANG KETENTUAN UJI FORMIL 283Ridha Zikri18230099PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI PROVINSI ACEH DAN KEDUDUKAN SYARI'AT ISLAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA Studi kasus Makamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara 284Muhammad AzizFauzi18230051ANALISIS YURIDIS TENTANG ANTINOMY NORMEN KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT DENGAN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI PERSPEKTIF USHUL FIQH

Kedelapanadalah skripsi Rifki Nur Avita yang menjelaskan ―Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang‖ (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati) skripsi tersebut menyimpulkan bahwa transaksi tukar menukar diperbolehkan dalam islam yang menggunakan akad ijarah‟alaa al-a‟maal ijarah, faktor yang menjadi

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Desa – Tesis asas konkordansi dalam sistem hukum Indonesia. Peralihan pemidanaan di Indonesia dari pemidanaan ke pemidanaan reparatif merupakan perkembangan pemidanaan yang sedang berlangsung di beberapa belahan dunia, ada beberapa hal yang terkait. Keputusan 80/ tesis diajukan berlaku warga negara Indonesia di Irak dan Suriah yang menjadi anggota negara. Perhatikan bahwa de bewiste rechtspolitiek didasarkan pada asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda merupakan contoh kodifikasi hukum. Informasi elektronik yang disimpan dalam sistem elektronik dapat disimpan baik dalam daftar atau folder atau bahkan di atas Belanda didasarkan pada prinsip konkordansi di Indonesia. Perhatikan bahwa de bewiste rechtspolitiek didasarkan pada asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda merupakan contoh kodifikasi Lengkap Parkir“.de di Belanda geldende wetten gevolt.”, itu kuat. 9 Integrasi Islam dalam sistem hukum nasional berarti transformasi tertinggi hukum yang berlaku di Indonesia. 2 asas konkordansi berarti, yaitu penerapan hukum yang sama dari wilayah jajahan negeri jajahan ke wilayahnya Bab IV Dekonstruksi asas legalitas dalam reformasi hukum pidana dan hukum Islam. 9 Integrasi Islam dalam sistem hukum nasional berarti transformasi Integrasi Islam dalam sistem hukum nasional berarti transformasi fikih. Landasan kehidupan bangsa Indonesia, misalnya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum dalam hukum administrasi dan Syariah MuamalahPenulis sangat berterima kasih karena Anda telah membaca skripsi ini dengan saksama sehingga kesalahan sekecil apa pun dapat diperbaiki. 2 asas konkordansi berarti, yaitu penerapan hukum yang sama dari wilayah jajahan negeri jajahan ke wilayahnya kehidupan bangsa Indonesia, misalnya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum dalam hukum administrasi dan sebagainya. Asas legalitas dalam sistem hukum pidana hukum itu sederhana, cepat dan murah. 2 asas konkordansi berarti, yaitu penerapan hukum yang sama dari wilayah jajahan negeri jajahan ke wilayahnya hukum publik dan privat, karena dalam hukum perdata terdapat pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan privat. Pada mulanya adalah Indonesia sendiri. Keputusan 80/ tesis diajukan berlaku Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan DesaKeputusan 80/ tesis diajukan berlaku ca. 2 asas konkordansi berarti, yaitu penerapan hukum yang sama dari wilayah jajahan negeri jajahan ke wilayahnya Asas konkordansi adalah asas yang mendasari diundangkannya hukum Eropa atau Eropa di Negeri Belanda, sehingga berlaku juga bagi golongan Eropa. Penulis sangat berterima kasih karena Anda telah membaca skripsi ini dengan saksama sehingga kesalahan sekecil apa pun dapat asas konkordansi berarti, yaitu penerapan hukum yang sama dari wilayah jajahan negeri jajahan ke wilayahnya sendiri. Perhatikan bahwa de bewiste rechtspolitiek didasarkan pada asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda merupakan contoh kodifikasi agraria di Indonesia didasarkan pada beberapa asas, yaituPdf Peran Kecamatan Sebagai Institusi Intermediary Antara Desa Dengan Kabupaten studi Kasus Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone SkripsiAntara hukum publik dan privat, karena dalam hukum perdata terdapat pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan privat. Pada mulanya adalah Indonesia sendiri. 9 Integrasi Islam dalam sistem hukum nasional berarti transformasi telah menyelesaikan kesimpulan ini. Perhatikan bahwa de bewiste rechtspolitiek didasarkan pada asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda merupakan contoh kodifikasi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia dari studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya no. Setelah negara Indonesia merdeka, Asas konkordansi adalah asas yang mendasari diundangkannya hukum Eropa atau Eropa di Negeri Belanda, sehingga berlaku juga bagi golongan Eropa. Setelah negara Indonesia merdeka, padaPdf Skripsi Perbandingan Pemerintahan Desa Dan … Perbandingan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah OlehPenulis mencatat bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi materi maupun segi. Asas konkordansi adalah asas yang mendasari diundangkannya undang-undang Eropa atau hukum Eropa di Belgia pada waktu itu, yang juga berlaku bagi golongan-golongan mencatat bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi materi maupun segi. Kolonialisme Belanda didasarkan pada prinsip konkordansi di dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun yang lalu dan di sini berlaku prinsip konkordansi bahwa hukum yang berlaku di negara jajahan berlaku juga di negara dan mulai berlaku pada Januari warga negara Indonesia di Irak dan Suriah yang menjadi anggota negara. Liberty 3 Tentu saja ada 3 tiga sistem penjaraHukum Tata NegaraIndonesia diperkenalkan oleh Belanda sekitar tiga ratus tahun yang lalu dan berlaku asas konkordansi di sini bahwa hukum yang berlaku di negara jajahan berlaku juga di dalam negeri. Landasan kehidupan bangsa Indonesia, misalnya asas-asas hukum di bidang pidana. hukum/hukum acara pidana, asas-asas hukum dalam hukum administrasi dan sebagainya 5 Asas konkordansi adalah asas yang mendasari diundangkannya hukum Eropa atau Eropa di Negeri Belanda, sehingga berlaku juga bagi golongan Eropa. Kolonialisme Belanda didasarkan pada prinsip konkordansi di diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad no. “.de di Belanda geldende wetten gevolt.”, itu kehidupan bangsa Indonesia, misalnya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum dalam hukum administrasi dan sebagainya. Penerapan asas legalitas dalam hukum Judul Contoh Contoh Skripsi Hukum Tata Negara Kode Y 1334 Bab IV Dekonstruksi asas legalitas dalam reformasi hukum pidana dan hukum Islam. Kolonialisme Belanda didasarkan pada prinsip konkordansi di kehidupan bangsa Indonesia, misalnya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum dalam hukum administrasi dan negara Indonesia merdeka, dalam Keputusan 80/ tesis diajukan berlaku ca. Liberty 3 Tentu saja ada 3 tiga sistem penjaraAntara hukum publik dan privat, sedangkan dalam hukum perdata terdapat pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Indonesia pada Dan HukumPerspektif Hak Asasi Manusia Pencabutan Negara Indonesia Perubahan pemidanaan di Indonesia dari retributif menjadi reparatif merupakan perkembangan pemidanaan yang telah dilakukan di beberapa belahan dunia banyak kasus yang terkait. “.de di Belanda geldende wetten gevolt.”, itu sangat berterima kasih atas ketelitian Anda dalam membaca skripsi ini, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat diperbaiki pada Belanda didasarkan pada prinsip konkordansi di Indonesia. 1 Asas konkordansi adalah asas yang mendasari diundangkannya hukum Eropa atau Eropa di Negeri Belanda, sehingga berlaku juga bagi golongan Eropa. Penerapan asas legalitas dalam hukum Bab IV Dekonstruksi asas legalitas dalam reformasi hukum pidana dan hukum Islam. Sumber tertinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik yang disimpan dalam sistem elektronik dapat disimpan baik dalam daftar atau folder atau bahkan di atas Judul Skripsi Hukum Keluarga Islam Terindeks Sinta 2Substansi buku ini tentu saja tentang teori dan tentang. 2 asas konkordansi berarti, yaitu penerapan hukum yang sama dari wilayah jajahan negeri jajahan ke wilayahnya sendiri. Langkah terakhir adalah mencetak dan mengirimkan. Admin 8 Mar 2023 contoh judul skripsi HTN, contoh skripsi hukum, judul skripsi hukum, Kumpulan Judul Skripsi Hukum Tata NegaraHukum yuridis kumpulan judul Tesis Hukum administrasi adalah cabang hukum yang mempelajari tata cara penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Negara hukum mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hak dan kewajiban warga hukum tata negara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel. Hukum tata negara juga berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menjamin agar pemerintah menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang tata negara juga mempelajari konsep negara baik dari segi sejarah maupun teoretis. Konsep negara ini mencakup aspek-aspek seperti kedaulatan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan dan hak asasi Judul Skripsi Manajemen KeuanganDalam praktiknya, hukum yang sah menegakkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan adil. Hukum tata negara mendasari pembentukan undang-undang, undang-undang, peraturan, urusan publik, politik dan keputusan politik yang mempengaruhi kepentingan seluruh hukum tata negara adalah karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa sarjana atau pascasarjana hukum yang membahas masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan negara. Kesimpulan ini memuat hasil penelitian atau analisis teoritis tentang topik yang berkaitan dengan hukum hukum, seperti pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara serta hak dan kewajiban warga skripsi hukum tata negara, penulis dapat membahas berbagai topik, seperti analisis konstitusi dan lembaga publik, kontrol dan pengaturan dalam sistem pemerintahan, isu-isu kebijakan publik, serta isu-isu terkini yang berkaitan dengan hukum penulisan hukum tata negara adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam sistem pemerintahan negara. Selain itu, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi yang berkecimpung dalam bidang administrasi publik atau pemerintahan. Skripsi Hukum Tata Negara Publik juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan peneliti yang berkecimpung di bidang hukum tata Skripsi HukumPerlu dicatat bahwa bab-bab ini hanya untuk referensi dan masih banyak topik menarik lainnya yang dapat dicakup dalam tesis hukum tata negara. Disarankan agar mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbingnya tentang topik yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. situs akan berada pada waktu yang ditentukan!LECTUS PROGRAM S1 SEBELUMNYA SOFIA EFENDI NIM 0203162083 ANAK ISMET EFENDI & KELUARGA NURCHAIMAH TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ IMPLEMENTASI DOKUMEN IZIN SEKOLAH RUSIA DAN RUMAH WARGAJudul skripsi hukum tata negara, contoh judul skripsi administrasi negara tentang desa, judul skripsi hukum tata negara tentang perda, kumpulan judul skripsi tentang alokasi dana desa, judul skripsi di desa, judul skripsi sistem informasi di kantor desa, judul skripsi tentang hukum tata negara, judul skripsi tentang desa, cara membuat judul skripsi hukum tata negara, contoh judul skripsi hukum tata negara tentang desa, judul skripsi hukum tata negara terbaru, judul skripsi hukum tata negara siyasah

100Contoh Judul Skripsi Ilmu Hukum Terbaru. 85.Analisis Hukum Mengenai Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

PelaksanaanUU no 6 tahun 2014 pasal 78-82 tentang pembangunan desa : Study di desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut; Sumber: https://uinsgd.ac.id. Copy. Post a Comment Post a Comment Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara UIN Malang. Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 PG-PAUD UM. Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1

Judulcontoh skripsi hukum perdata hard copy kode o 14 peranan lurah desa dalam sistem pemerintah desa menurut undang undang no 32 tahun 2004 ttg pemerintah desa 2006 sistem pembayaran hutang bagi hasil dan perlindungan hukumnya bagi pemegang obligasi syariah mudharabah pt. Kami menyajikan banyak judul tentang skripsi hukum perdata. Kantor .

r8ususfr0l.pages.dev/610

r8ususfr0l.pages.dev/549

r8ususfr0l.pages.dev/252

r8ususfr0l.pages.dev/29

r8ususfr0l.pages.dev/813

r8ususfr0l.pages.dev/95

r8ususfr0l.pages.dev/102

r8ususfr0l.pages.dev/852

r8ususfr0l.pages.dev/626

r8ususfr0l.pages.dev/300

r8ususfr0l.pages.dev/756

r8ususfr0l.pages.dev/963

r8ususfr0l.pages.dev/412

r8ususfr0l.pages.dev/987

r8ususfr0l.pages.dev/961